Sekretaris
Daerah Tapanuli Selatan (Tapsel), Parulian Nasution, selaku Ketua Dewan
Pengurus (DP) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Tapsel
mengatakan, Korpri harus berorientasi program, bukan berorientasi politik tapi,
tak buta politik.
Hal itu
disampaikan Ketua Korpri Tapsel saat memberikan beberapa masukan pada acara
Persiapan Munas IX Korpri 2022 dengan agenda penjaringan calon Ketua Umum
Korpri masa bhakti 2022-2027 secara zoom meeting di ruang rapat Sekda, Rabu
(12/1/2022).
Guna
menjaring kandidat Ketua Umum Korpri, kata Sekda, perlu dilaksanakan debat
kandidat dilengkapi dengan curiculum vitae dan tawaran-tawaran program periode
ke depan. Dengan harapan, ketua umum terpilih nantinya memiliki potensi dan
kompetensi.
“Potensi
dan kompetensi itu yakni, tentang manajemen organisasi, kompetensi intelektual
dan sosial yang baik. Sehingga ke depan Korpri menjadi organisasi yang
diperhitungkan, tidak hanya dihitung,” pinta Sekda.
Dia
juga berharap siapapun kandidat yang muncul nantinya, dapat menawarkan
program-program yang jelas. Program yang dimaksud yaitu memiliki identitas
organisasi kuat dan mampu pertahankan keutuhan organisasi, serta dapat berikan
kesejahteraan bagi anggota Korpri ke depan.
Sekda
berpesan, kiranya Munas nanti bisa memberikan pokok-pokok pikiran yang jelas,
yang dapat diberikan ke pemerintah sehingga nantinya pokok-pokok pikiran
tersebut dapat menjadi literasi dalam penyusunan regulasi-regulasi hukum.
Tentu, yang berkaitan dengan pembinaan kepegawaian kedepan.
“Sehingga
Korpri memiliki kemampuan dalam mengelola dan menata pemerintahan,
merencanakan, dan melaksanakan pembangunan serta melaksanakan pelayanan publik
yang benar,” tambahnya.
Korpri,
sebut Sekda, juga harus menjadi abdi negara dan masyarakat yang memiliki
loyalitas, dedikasi, serta komitmen kerja yang didukung kepatuhan terhadap
aturan, taat azas maupun kerja tepat waktu. Lanjut Sekda, Korpri ke depan harus
benar-benar menjadi jembatan bagi korpsnya demi mengantarkan visi dan misi
Korpri untuk kepentingan nasional.
“Pada
gilirannya Munas tetap dilaksanakan secara bermarwah dan bermartabat. Bukan
dalam bentuk zoom meeting atau hybrid, tetapi betul-betul dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, demokratis, jujur, dan adil sesuai tuntutan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korpri,” jelas Sekda.
Begitu
juga dengan pelaksanaan sidang-sidang komisi dapat berfungsi secara baik. Baik
komisi organisasi, program kerja dan rekomendasi organisasi harus bekerja
dengan baik. Sekda menginginkan ke depan Korpri jadi wadah berhimpunnya ASN
dalam mengelola tata pemerintahan, memberi jaminan kesejahteraan, serta
bermanfaat bagi anak-anak anggota Korpri yang mampu merencanakan masa depan
dengan bermodalkan kemauan yang tinggi, kecerdasan yang memadai dan kemampuan
daya juang yang tinggi.
Jika
hal tersebut berjalan, maka Korpri bisa bekerja secara aman dan nyaman, jauh
dari gangguan yang bersifat gesekan ataupun tekanan politik. Karena itu, Korpri
harusnya menjadi wadah perlindungan, baik dari segi bantuan hukum maupun
pengembangan potensi Korpri untuk menyelenggarakan tugas-tugas terbaiknya.
“Dengan
demikian, Korpri diharapkan bisa mengantarkan cita-cita bangsa menuju
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” harapnya.
Sekda
mengatakan, semua mekanisme terkait Munas harus dilaksanakan secara baik dengan
mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebab, Ketua Umum
terpilih nantinya beserta para pengurus, terikat dengan fakta integritas yang
kuat, yang pada gilirannya mampu mengemban amanah serta memiliki tanggungjawab
moral.
Aparatur
pemerintah, ungkap Sekda, harus memiliki keberpihakan terhadap rakyat dengan
pendekatan yang humanis dan bersahabat tanpa intervensi. Begitu juga dengan,
regulasi-regulasi hukum harus legitimate guna pembinaan kepegawaian dan
manajemen kinerja yang termutakhir.
“Korpri
juga harus dapat membaca tanda-tanda perkembangan zaman, tidak tergilas oleh
zaman, tapi dicintai dan dipercaya oleh rakyat. itulah Korpri yang berorientasi
program,” tandasnya.
Sebagai
informasi, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Munas ke-IX Korpri akan
dilaksanakan secara Hybrid pada 28-29 Januari 2022 di Auditorium BPSDM
Kemendagri. Munas ke-IX Korpri akan diikuti 29 peserta dari Dewan Pengurus
Korpri Nasional.
Kemudian,
diikuti juga oleh 80 peserta DP Korpri Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian dan peserta dari 34 DP Korpri Provinsi secara offline serta dari
514 DP Korpri kabupaten/kota secara online. Maka dari itu, perlu adanya
pertimbangan sehingga tidak mengurangi makna Munas.
Munas
juga diselenggarakan secara demokratis, untuk menampung inspirasi, aspirasi,
dan motivasi secara nasional. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Korpri
Dr. Ir Bima Haria Wibisana, MSIS yang dihadiri Ketua DP Korpri Provinsi, Ketua
DP Korpri Kabupaten/Kota, Kabag Humas dan Protokol Tapsel.
Berita
Sabtu, 23 April 2022
Berita
Minggu, 16 Januari 2022
Berita
Sabtu, 16 April 2022
Berita
Minggu, 06 Maret 2022